1. Hasan Siap Nahkodai KNPI Talaud
Pos :20-03-2011
Pos :20-03-2011
Melonguane-PC, Tensi politik dalam perebutan kursi ketua Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Talaud periode 2011-2014 belakangan ini kian memanas. Pasalnya semua kandidat yang ada terus menunjukan kegigihanya atau kekuatanya masing-masing.
Sebut saja srikandi Talaud Sri, Irwan Hasan, SE salah satu kandidat Ketua KNPI kabupaten Talaud ketika dihubungi oleh Media Sulut Selasa (15/02) tadi malam mengatakan bahwa dirinya saat ini telah siap untuk berkompetisi dalam ajang pemilihan ketua KNPI. Sebab sesuai hasil konsolidasi dibeberapa wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Talaud, maka dirinya saat ini sudah mengantongi suara yang signifikan. Ujar Legislator Talaud ini dengan penuh keyakinan.
Ternyata pengakuan ini juga turut dibenarkan oleh tokoh pemuda Talaud Maxi Sarunduitan saat menghubungi harian ini. Menurut Maxi bahwa benar ibu Sri saat ini telah mendapat dukungan penuh dari OKP-OKP yang ada. Namun hal ini belum bisa dibeberkan secara detail karena mereka akan melihat sejauh mana perkembangan dinamika politik yang belakangan ini. Tandasnya.
Manalip yakin dirinya bisa memenangkan kompetisi ini. Asalkan tidak ada permainan curang. Karena organisasi KNPI tersebut adalah organisasi kader yang tidak diintervensi oleh partai politik manapun. Sifatnya independen”. Ungkap Manalip. Oleh sebab itu Wanita cantik ini berharap agar dalam kompetisi nanti sesama kandidat dapat berkompetisi secara “fair “ tidak ada permaninan money politik”. Sebab yang perlu dijaga adalah independensi organisasi KPNI tersebut. Kunci Manalip. (Jekman Wauda ).
2. APBD TA 2011 Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak pro kepentingan Daerah
Post : 20-03-2011
2. APBD TA 2011 Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak pro kepentingan Daerah
Post : 20-03-2011
Melonguane-PC, APBD TA 2011 Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak pro kepentingan Daerah dan tidak pro kepentingan dan kebuthan Rakyat.
Ini merupakan cerminan Pemerintahan di Bawah Kepemimpinan plt. Bupati Drs. C. Ganggali dan Plts. Sekda (yg juga sebagai Ketua Tim Anggaran Eksekutif) tidak memiliki komitmen yg kua
membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesannya bahwa pemerintahan hanya hanya memfokuskan perhatian pada hal-hal yg tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Pemerintahan seolah-olah tidak mau tahu, atau mungkin memang benar-benar tidak mampu mengelolah menyelenggarakan pemerintahan, atau pura-pura tidak tahu dengan hala-hal yg subtatif Karena punya prioritas lain (untuk kepentingan tertentu).
Khusus SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, setelah APBD disahkan DPRD, jabarannya berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang di berikan oleh SKD DPPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah), ternyata Anggaran yang disediakan hanya untuk kebutuhan Rutin, seperti: Pelayanan Administrasi Perkantoran : (jasa surat menyurat; jasa komunikasi, air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan dinas; kebersihan kantor; atk; barang cetakan dan penggandaan; bahan bacaan, makan minum; rapat-rapat koordinasi semuanya Rp.136,5 jt… di tambah dengan Peningkatan Sarana berupa pengadaan desktop 1 unit Rp. 13, 5jt dan pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp.3, 5 jt.
Sementara empat bidang di lingkungan BKPMD hanya jadi bidang papan nama. Karena keempat bidang tersebut tidak ada kegiatan atau program kerja yang dapat di rumuskan karena tidak ada anggarannya karena semuanya di pangkas.
Jadi apabila pimpinan daerah mau berkaor-kaor soal para pejabat untuk meningkatkan kinerja, kinerja mana yang mau di tingkatkan… kan lucu…dan aneh tapi nyata…berarti pimpinan yang tidak mau tahu atau bisa juga karena memang tidak bisa/ tidak mampu…
Tahun 2011 adalah tahun investasi dan kegiatan untuk pengembangan iklim investasi yang merupakan keharusan yang tidak bisa diabaikan.. sementara pimpinan daerah menutup mata dan telinga pura-pura tidak mengerti sehingga mengabaikan penganggaran kegiatan di maksud yang justru sangat substansial dan urgen (Padahal salah satu bidang di tubuh SKPD BKPMD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Bidang Pengembangan Iklim Investasi). Dari Penyiapan Organisasinya sudah ada tapi komitmen untuk menggerakan tidak ada, karena mana ada institusi yang dapat bergerak dengan program kegiatannya tanpa didukung anggaran, walaupun di tempati oleh Superman sekalipun.
Melihat dan mencermati fenomena ini saja, dapat dilihat bahwa barisan kepemimpinan dibawah pimpinan Drs. C. Ganggali (Plt. Bupati) dan Deni R. Tatuwo,SE (Plt SEKDA/ Ketua Tim Anggaran Eksekutif), sudah jelas-jelas tidak mampu alias sebaiknya mengundurkan diri saja,.. daripada kepentingan daerah terabaikan sehingga menjadi matisuri (kelihatan hidup tapi tanpa aktifitas yang menyentuh sendi dasar kehidupan masyarakat dan kepentingan daerah yang mendasar dan subtansial).
Hingga saat ini, anggaran daerah lebih dikonsentrasikan untuk hal yang tidak menyentuh kepentingan vital masyarakat karena selain di gunakan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, anggaran daerah di konsentrasikan untuk mengadapi masalah hukum para pejabat dan beberapa oknum staf pegawai Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah salah kelolah pekerjaannya dan mengarah pada penyimpangan yang berimplikasi hukum (korupsi). By. E. Ulaen
3. Pimpinan DPRD Desak Hasil Kerja Pansus Agar Secepatnya Dilaporkan
Post : 20-03-2011
Melonguane-PC, Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Drs Engelbertus Tatibi, ME mendesak pansus agar secepatnya memasukan rekomendasi hasil kerja Pansus sehingga program kerja yang sudah diprogramkan bisa segera terealisasi. Hal tersebut diungkapkan Tatibi lewat selulernya saat menghubungi Media Sulut Jumat (11/02) kemarin. Dirinya bahkan menganjurkan agar kedua pansus yang sudah terbentuk agar secepatnya mengeluarkan rekomendasi secara resmi sebagai hasil pansus baik Pansus ganti rugi tanah maupun pansus beasiswa agar anggarannya segera terealisasikan untuk dibayarkan.
Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa para mahasiswa Talaud yang sedang menempuh pendidikan di Univeritas Multi Media (UMM) maupun yang ada di Australia sangat tergantung pada anggaran tersebut Ungkap Tatibi.
Selanjutnya dirinya juga mendesak agar pansus ganti rugi tanah juga segera menginventarisir semua tanah yang menjadi milik daerah secara resmi berdasarkan persuratanya masing-masing, sehingga dapat diketahui berapa aset daerah dalam bentuk tanah. Demikian juga bisa diketahui berapa aset daerah dalam betuk tanah yang sudah terbayar maupun belum terbayar. Karenanya dirinya berharap agar hasil kerja pansus segra dilaporkan secara resmi terhadap Pimpinan DPRD yang selanjutnya untuk segra diparipurnakan.
Selanjutnya pimpinan Golkar talaud itu juga meminta kepada kedua pansus tersebut, agar kalaupun mislnya ada temuan-temuan yang janggal sebaiknya segra disampaikan kepada pemerinrah daerah atau instansi yang menangani hal itu untuk diselesaikan secara terbuka transparan sehingga tidak ada indikasi kecurigaan terhadap Masyarakat. Tandas Tatibi. (Jekman Wauda)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar